Upaya Pemerintah Memperbaiki Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal

Meskipun Bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi pemerintah masih harus dihadapkan dengan masalah pembangunan di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal (1950 – 1959). 

Kondisi Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal masih terbilang buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan kondisi bangsa masih berjalan lambat dan mempunyai banyak hambatan. 

Faktor penyebab buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal , yaitu:

1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, maka akan memukul perekonomian Indonesia. 
4. Adanya inflasi yang cukup tinggi
5. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak dibuat oleh Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda.
6. Pemerintah Belanda tidak mewariskan nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
7. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli, dan dana yang diperlukan juga belum memadai.
8. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan, karena banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia, seperti PRRI/PERMESTA.
9. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
10. Kabinet terlalu sering berganti, sehingga menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
11. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi adalah :

1. Diberlakukannya sistem devaluasi mata uang untuk mengatasi inflasi. Misalnya mata uang bernilai nominal Rp. 500,00 didevaluasi menjadi Rp. 50,00. 
2. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,00 dibekukan.
3. Tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan Dekon (Deklarasi Ekonomi) untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, serta untuk mencapai tahap ekonomi sosialisasi Indonesia dengan cara terpimpin.
4. Indonesia harus mau menerima tenaga dan modal asing. Dengan adanya tenaga asing dapat membantu Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya alam yang belum bisa diolah secara mandiri, sedangkan munculnya modal asing akan membantu Indonesia untuk mengembangkan usaha tanpa khawatir terkendala modal. Selain itu masuknya pemodal asing memunculkan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang tentunya akan membayar pajak pada negara. 
5. Peningkatan kembali ekspor minyak di Indonesia, mengingat bahwa minyak merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah karet dan juga yang paling besar harapannya untuk ekspor jangka panjang.
6. Nasionalisasi Dijavasche Bank.
7. Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem ini dibuat pada masa Kabinet Ali 1. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang diumpamakan seperti Ali, yang digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba, digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pengusaha non pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staff. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
8. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Kebijakan ini yang dibuat pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

Apakah kebijakan ekonomi pemerintah pada masa demokrasi liberal berhasil ?

Masa Demokrasi Liberal berlangsung pada tahun 1950-1959, yang di pimpin oleh Ir. Soekarno. Masa ini memiliki ciri khas yaitu terjadinya pergantian kabinet dalam waktu jabatan yang relatif singkat. 

Pada masa ini sering teradi kegagalan kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan pemerintah. Kegagalan kebijakan ekonomi pada saat itu disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang belum stabil di masa awal kemerdekaan, banyak terjadi tindakan separatis dari rakyat, yang juga mendorong kegagalan setiap kebijakan yang diterapkan oleh setiap kabinet. 

Kegagalan kebijakan pada masa demokrasi liberal membuat sering bergantinya kabinet pada masa itu. Seringnya pergantian kabinet membuat kebijakan yang diterapkan berganti terus-menerus pada masa jabatan kabinet selanjutnya.